Pengelolaan Sampah
Pengelolaan persampahan nasional dalam diarahkan pada reformasi sistem terintegrasi dari hulu ke hilir menuju zero waste melalui penguatan tata kelola, perubahan perilaku, peningkatan infrastruktur dan teknologi pengolahan, serta pengendalian lintas sektor untuk mengatasi krisis kapasitas dan keberlanjutan pengelolaan sampah di Indonesia.
Informasi Umum
Pengelolaan persampahan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya timbulan sampah, keterbatasan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta belum optimalnya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah menetapkan Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir menuju Zero Waste sebagai salah satu game changer pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Melalui Program Prioritas Pengelolaan Sampah, pemerintah berfokus pada transformasi tata kelola persampahan melalui perubahan perilaku masyarakat, penguatan kelembagaan dan regulasi, peningkatan infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah, pengembangan pengolahan residu dan sanitary landfill, penguatan sistem data dan informasi, serta pengembangan pembiayaan inovatif dan kolaborasi lintas sektor.
Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam memastikan integrasi kebijakan, sinkronisasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pengendalian pelaksanaan program agar reformasi pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan mendukung terwujudnya ekonomi sirkular serta target nasional menuju zero waste.
Sektor dalam Tematik
Berfokus pada reformasi pengelolaan sampah nasional secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui penguatan tata kelola, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah, serta pengembangan sistem pembiayaan dan kolaborasi menuju zero waste dan ekonomi sirkular.
Target Kebijakan
Meningkatnya persentase sampah yang terkelola secara nasional.
Meningkatnya kapasitas pengolahan sampah dan pengurangan residu di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Meningkatnya praktik pemilahan sampah di sumber dan partisipasi masyarakat.
Meningkatnya penerapan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
Menguatnya sistem data, pembiayaan, dan pengendalian pengelolaan sampah lintas sektor dan daerah.
Capaian Terkini
Secara keseluruhan, total penurunan emisi tahunan meningkat dari 927.521,13 ton CO₂e pada 2023 menjadi 990.416,38 ton CO₂e pada 2024 atau tumbuh sekitar 6,8%, yang mencerminkan penguatan kontribusi sektor utama meskipun terdapat variasi capaian akibat dinamika pelaporan aksi PRK.
- Sektor Energi, Transportasi, dan Industri meningkat dari 166.603,41 ton CO₂e pada 2023 menjadi 182.094,10 ton CO₂e pada 2024 atau tumbuh sekitar 9,3%, menunjukkan perbaikan implementasi efisiensi energi dan pengendalian emisi.
- Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut tetap menjadi kontributor terbesar, meningkat dari 730.771,16 ton CO₂e pada 2023 menjadi 749.463,00 ton CO₂e pada 2024 atau tumbuh sekitar 2,6%.
- Sektor Pertanian mencatat peningkatan paling signifikan, dari 19.261,52 ton CO₂e pada 2023 menjadi 49.931,68 ton CO₂e pada 2024 atau tumbuh sekitar 159,3%.
- Sektor Limbah mengalami penurunan dari 10.873,95 ton CO₂e pada 2023 menjadi 8.916,72 ton CO₂e pada 2024 atau turun sekitar 18,0%.
- Sementara itu, sektor Pesisir dan Laut relatif stagnan dengan capaian sebesar 11,08 ton CO₂e pada kedua tahun tanpa perubahan.
Ringkasan Capaian 2025
Total Potensi Penurunan Emisi
990.405,30 Gg CO2e
Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)
XX %
Penurunan Intensitas Emisi GRK
XX %
Rencana Ke Depan
Pada bagian ini disampaikan rencana ke depan sebagai arah penguatan pembangunan rendah karbon.
Periode 2025–2029 menjadi fase krusial untuk memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon di seluruh sektor dan pemangku kepentingan, guna memastikan jalur menuju Net Zero Emissions 2060 tetap terjaga sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Upaya ini memerlukan kolaborasi pentahelix yang berfokus pada peningkatan kapasitas implementasi di tingkat tapak, serta penguatan analisis berbasis ilmiah yang terintegrasi lintas sektor di tingkat pusat, sehingga skenario pencapaian target dapat dirumuskan secara lebih optimal, terukur, dan selaras.
Mitra Pembangunan
Climb bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan untuk menciptakan kondisi pendukung untuk pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan tindakan keanekaragaman hayati yang lebih efektif dan kohesif di Indonesia.
bertujuan untuk memperkuat model makro LCDI secara nasional dan memperkuat implementasi PRK di empat provinsi prioritas (Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Sumatera Barat)
Penerapan PRK
Update Terkini
Berita terkini mengenai topik pembangunan seputar pembangunan rendah karbon