LCDI – Low Carbon Development Development Programme
Navigasi Proyek
Informasi utama
Program & kegiatan terkait
Program LCDI Fase 2 merupakan kelanjutan dari Low Carbon Development Initiative (LCDI), sebuah kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) — Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris — sejak tahun 2017.
Fase pertama LCDI (2017–2021) berfokus pada penyusunan kerangka pembangunan rendah karbon serta pengembangan laporan Low Carbon Development: A Paradigm Shift Towards a Green Economy in Indonesia, yang kemudian diarusutamakan ke dalam RPJMN 2020–2024 sebagai dasar kebijakan nasional.
Memasuki Fase 2, program ini berfokus pada percepatan implementasi pembangunan rendah karbon yang inklusif dan terintegrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, melalui penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta dukungan terhadap mekanisme pembiayaan dan inovasi.
Seluruh intervensi program mengarusutamakan prinsip Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) untuk memastikan akses, partisipasi, dan manfaat yang lebih inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat.
- Kemitraan dengan kementerian/lembaga untuk memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan rendah karbon di tingkat nasional
- Kemitraan dengan pemerintah daerah (Sumatra Utara, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Maluku) untuk implementasi di tingkat subnasional
- Pelibatan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemahaman dan ambisi terhadap pembangunan rendah karbon
- Pengembangan Innovation and Technology Fund untuk mendorong solusi inovatif dan skalabilitas implementasi teknologi rendah karbon.
Keluaran Program
Integrasi Pembangunan Rendah Karbon dalam Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah
Memperkuat kebijakan dan regulasi lintas sektor yang mendukung pembangunan rendah karbon
Penguatan Kebijakan dan Regulasi Lintas Sektor
Mengintegrasikan prinsip pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan dan penganggaran (RPJMN, RPJMD, RKPD, APBD)
Mobilisasi Pembiayaan Iklim
Mendorong mobilisasi pembiayaan iklim dan investasi hijau.
Dampak & Kontribusi Kolaborasi
Pencapaian Target Enhanced NDC dan Net Zero Emissions 2060
Mendukung pencapaian target Enhanced NDC Indonesia serta Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat
Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon dalam Dokumen Perencanaan
Mengarusutamakan pembangunan rendah karbon dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah pemerintah, serta dokumen perencanaan tahunan, baik di tingkat nasional maupun provinsi
Penguatan Kebijakan dan Regulasi Lintas Sektor untuk Ekonomi Hijau
Memperkuat kebijakan dan regulasi lintas sektor sebagai fondasi transisi menuju ekonomi hijau
Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pengembangan Instrumen Analitis
Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam implementasi pembangunan rendah karbon, termasuk melalui pengembangan instrumen analitis dan platform, seperti sistem dinamik dan platform pelaporan aksi mitigasi dan adaptasi (AKSARA)
Penyusunan Grand Design Ekonomi Hijau
Mendukung penyusunan grand design ekonomi hijau sebagai arah strategis pengembangan sektor-sektor prioritas, termasuk aspek pembiayaan, tata kelola, dan regulasi
Integrasi Pembangunan Rendah Karbon dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Mendorong integrasi pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah melalui penyusunan rencana aksi provinsi (RPRKBI)
Mobilisasi Pembiayaan Iklim dan Inovasi Proyek Percontohan
Memobilisasi pembiayaan iklim dan mendorong inovasi melalui skema pendanaan dan proyek percontohan di sektor prioritas (limbah, AFOLU, kelautan dan ekosistem pesisir, transportasi, dan energi)
Penguatan Kolaborasi Multipihak
Memperkuat kolaborasi multipihak antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan
Pengarusutamaan GEDSI dalam Kebijakan dan Implementasi
Mengarusutamakan GEDSI dalam kebijakan dan implementasi, serta meningkatkan akses, partisipasi, dan manfaat bagi perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan.



















