Arah Kebijakan
-
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup (KepMen LH) No. 51 Tahun 2004: Menetapkan standar kualitas air laut berdasarkan peruntukannya untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut dari pencemaran (limbah, bahan kimia, dan lain sebagainya).
-
PermenLHK No. 27 Tahun 2021: Merupakan pedoman inti dari IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) secara keseluruhan yang menyangkup keempat sektor utama, yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman terstandar bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengukur kinerja pengelolaan lingkungan secara nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Indikator di bawah sasaran Program Prioritas IKAL:
-
KP 03 = Peningkatan Pengelolaan Kualitas dan Kesehatan Air Laut
-
ProP 01 = Pengelolaan Kualitas Air Laut
-
Pemantauan Kualitas Air Laut
-
Fasilitas Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Laut (Program Pantai Lestari)
-
Pemantauan Data dan Informasi Sampah Laut
Baseline & Target Kebijakan
Berdasarkan RPJMN 2025-2029:
Capaian Terkini
Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Capaian Indeks Kualitas Air Laut tahun 2023 berada di angka 78,84.
Informasi Lainnya
Indikator berdasarkan target pembangunan nasional → Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).
IKAL merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKAL dihitung berdasarkan data pemantauan kualitas air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov di 34 provinsi. Lokasi pemantauannya ditentukan berdasarkan keadaan lingkungan di lokasi tersebut, seperti muara sungai, sekitar pelabuhan, perkampungan nelayan, dan industri. Berdasarkan interpretasi, menggunakan lima parameter kunci, yakni TSS, DO, minyak dan lemak, amonia total, dan ortofosfat. Semakin tinggi IKAL, semakin bagus nilai/kualitas suatu air laut.